NGO-NGO Indonesia seperti Kontras, AJI, Imparsial, YLBHI, LBH, Walhi dan lain-lain selalu berusaha menampilkan diri mereka sebagai suara moralitas rakyat. Jadi pertanyaannya tentu saja apakah mereka layak dan mempunyai kapasitas maupun kapasitas penjaga gerbang moralitas bangsa ini? Baru-baru ini misalnya Kontras, Imparsial dan YLBHI mengeluarkan pernyataan bahwa mereka menolak Prabowo sebagai presiden. Pemikiran saya gampang saja, memang mereka siapa bisa menolak orang menjadi presiden? Toh sudah ada hukum yang menentukan kriteria seseorang menjadi presiden, sudah ada lembaga independen untuk menyelenggarakan pemilu dan pada akhirnya adalah rakyat yang memilih seorang capres menjadi presiden atau tidak.
Saya pribadi tidak peduli Prabowo terpilih menjadi presiden atau tidak selama bukan Jokowi yang terpilih maka saya sudah sangat senang, dan bila Prabowo menjadi presiden maka saya ucapkan selamat bekerja untuk Prabowo. Bila skenario Prabowo yang menjadi presiden maka Kontras, Imparsial dan YLBHI yang menyebut diri mereka sebagai pembela demokrasi dan HAM harus menghormati Prabowo sebagai presiden Indonesia selanjutnya, demikian juga saya akan menghormati Jokowi bila bangsa ini cukup sial mendapatkan Jokowi sebagai presiden.
Nah, terhadap jawaban apakah Imparsial, Kontras dan YLBHI layak menjadi suara moral, suara demokrasi dan hak asasi manusia di negara ini maka kita akan melihat rekam jejak mereka selama ini.
Yang paling mudah adalah Imparsial dan Kontras. Kedua lembaga ini adalah lembaga yang menerima dana asing untuk menjalankan agenda negara asing di Indonesia, Imparsial mendapat kucuran dana dari HIVOS sedangkan Kontras selama ini didanai oleh KAIROS. Kadang kala Imparsial dan Kontras seperti yang dilakukan Haris Azhar baru-baru ini di Uni Eropa akan membawa segepok dokumen pelanggaran HAM di Indonesia dan mengadu kepada Amerika, Inggris, Uni Eropa atau Australia demi menciptakan kesan bahwa kondisi pelanggaran HAM di Indonesia sudah begitu buruknya sehingga Kontras dan Imparsial sebagai lembaga sipil pengawas HAM membutuhkan dana segar supaya bisa melanjutkan aktivitas mereka.
Mengapa Imparsial dan Kontras sampai harus mengemis-ngemis ke Uni Eropa dan negara lain? karena dunia barat melihat perkembangan Indonesia untuk masalah HAM dan demokrasi sudah sangat baik sehingga mereka sudah mengurangi pengucuran dana, dan dana yang ada tidak sebesar dulu. Sekarang ini alokasi dana mengucur deras ke LSM yang mengawasi korupsi. Bisa dibilang sekarang lembaga anti korupsi seperti ICW atau Transparency International Indonesia lebih kaya raya dibandingkan lembaga HAM dan demokrasi seperti Imparsial, Kontras dan YLBHI.
Kondisi sekarang ini menyebabkan lembaga HAM dan demokrasi harus pintar mengemas suatu isu di Indonesia sehingga seolah negara ini adalah negara dengan penegakan HAM dan demokrasi paling buruk dan jelek dibanding negara lain. Tidak ada cara lain selain menjelek-jelekan Indonesia di dunia internasional untuk mendapatkan donasi. Apakah perbuatan Kontras, dan Imparsial ini keji dan masuk kategori penghianatan terhadap Indonesia? Apakah mereka pantas menjadi suara moral rakyat Indonesia? Anda yang menilai.
Uniknya, baik Imparsial dan Kontras hanya giat mengkritik Indonesia tapi mereka menolak mengkritik pelanggaran HAM dan demokrasi yang dilakukan oleh negara donatur mereka, misalnya mengapa keduanya diam terkait masalah Guantanamo; pembunuhan Osama Bin Laden tanpa pengadilan oleh Navy Seal Amerika Serikat, genosida terhadap aborigin di Australia dan diskriminasi terhadap Indian oleh Amerika? Jawabannya karena isu di atas tidak akan memberikan mereka donasi.
Adapun, di masa reformasi ini YLBHI juga bernasib sama seperti lembaga penegakan HAM dan demokrasi lain yaitu kehilangan pelanggan tetap yang mau memberikan donasi untuk HAM dan demokrasi di Indonesia, walaupun di masa puncaknya lembaga ini melalui Adnan Buyung Nasution pernah menerima US 26juta dari USAid untuk kurun waktu 1995 sampai 1998 demi menjatuhkan Soeharto. Namun bukan ini yang ingin saya bahas.
Yang mau saya bahas adalah walaupun YLBHI selalu konsisten mengkritik pelanggaran HAM dan demokrasi di Indonesia. Akan tetapi tahukah anda bahwa YLBHI adalah salah satu tempat di negara ini yang sangat otoriter, tidak demokratis dan kerap melanggar HAM?
Pertama, Adnan Buyung Nasution adalah diktator otoriter dengan kekuasaan absolut di YLBHI. Semua orang yang tidak setuju dengan Bang Buyung akan "dihilangkan" dari YLBHI alias dipecat. Orang-orang yang dipecat Buyung yang menolak regenerasi di dalam YLBHI sangat banyak dari masa Orde Baru seperti HJC Princen, Luhut Pangaribuan sampai terakhir masa reformasi seperti Patra M. Zen.
Kedua, pemecatan di atas sangat keterlaluan mengingat volunteer tidak menerima gaji sampai awal reformasi dan pekerja bantuan hukum mendapat gaji sangat minim jauh di bawah UMP dan mereka melakukannya karena idealisme (padahal YLBHI dari tahun 1970 selalu menerima donasi miliaran secara konsisten dari negara asing).
Ketiga, pemecatan bisa terjadi karena Bang Buyung menolak regenerasi dan memaksa untuk terus memimpin. Pemecatan karena hal ini berkali-kali terjadi dalam periode berbeda, HJC Princen, Luhut Pangaribuan, Bambang Widjojanto, Hendardi adalah orang-orang yang dipecat karena hal ini.
Keempat, pemecatan juga bisa terjadi karena Bang Buyung meminta anak buahnya melakukan perbuatan tidak etis, seperti yang terjadi pada Munarman. Ketika itu Buyung meminta Munarman sebagai panitia sebuah pelatihan khusus advokat untuk meluluskan semua peserta termasuk yang tidak memenuhi syarat jumlah absensi.
Kelima, Munir dipecat dari YLBHI dan akhirnya mendirikan Kontras karena Bang Buyung menolak perbedaan pandangan dari Munir yang mengkritik dirinya menjadi pengacara Wiranto dan militer lain.
Keenam, pelanggaran HAM sempat terjadi di mana tahun 2007 sebanyak 19 pekerja YLBHI mengundurkan diri karena perbedaan pendapat dengan Ketua YLBHI dan YLBHI sempat menolak memberikan pesangon. Setelah semua staff tadi membuka konflik ke publik barulah mereka diberikan pesangon.
Dan masih banyak lagi.
Melihat fakta di atas, menurut anda apakah YLBHI pantas menjadi suara moral bagi rakyat Indonesia? Kok sepertinya mereka tidak pantas yah? Sepertinya mereka munafik, karena selalu berbicara mengenai demokrasi dan penegakan HAM, namun secara internal mereka adalah lembaga bersifat otoriter dan anti demokrasi maupun anti hak asasi manusia.
0 comments:
Post a Comment