Dalam kultweetnya kemarin yang hari ini sudah masuk chirpstory, akun Triomacan2000/TM2000 menulis bahwa Jokowi akan menjadi tersangka sehubungan dengan kasus korupsi bus transjakarta senilai Rp. 1,7trilyun. Waktu itu saya berpikir, mungkinkah hal tersebut terjadi kepada Jokowi? Saya memang pada prinsipnya setuju bahwa Jokowi seharusnya bertanggung jawab atas pengadaan bus transjakarta tersebut, apalagi Ahok mengatakan bahwa pemenang pengadaan bus adalah Michael Bimo Putranto, kader PDIP Solo, teman baik Jokowi sekaligus mantan tim sukses di Solo.
Tapi bagaimanapun saya tidak percaya bahwa Jokowi bisa terjerat korupsi apalagi selama ini dia berhasil lolos berbagai tuduhan korupsi di Solo sampai di Jakarta seperti menggunakan uang APBD untuk KJS dan KJP tanpa ada penganggaran.
Namun di Balai Kota hari ini Udar Pristono, mantan pejabat di Pemprov DKI yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Bus TransJakarta meminta Jokowi dan Ahok ikut bertanggung jawab karena tanggung jawab pengadaan bus bukan tidak dia melainkan harus mendapat persetujuan dari Gubernur dan DPRD.
Selain itu Udar juga membuka informasi yang bila benar akan membuka topeng kebohongan Jokowi yang mengatakan tidak mengenal Michael Bimo Putranto, yaitu justru Jokowi yang merekomendasikan Michael Bimo untuk bertemu Pristono Udar ketika Bimo datang ke Balai Kota bersama Ketua Kopaja, Nanang Basuki yang kebetulan Jokowi keluar dari ruangan mau pergi ada acara dan karena kebetulan ada Pristono di tempat itu maka Jokowi meminta Bimo berbicara dengan Pristono.
Apa yang dikatakan Pristono memang masuk akal ketimbang apa yang dikatakan Jokowi dan Ahok bahwa mereka tidak tahu menahu mengenai pengadaan bus sebab tidak mungkin Pemprov DKI memasukan anggaran Rp. 1,7trilyun dalam APBD bila tidak ada persetujuan Gubernur dan Wakil Gubernur. Selain itu tidak mungkin juga tender di lingkungan Pemprov DKI bisa berjalan sampai proses penunjukan pemenang dan pengadaan bus bila tidak atas sepengetahuan Jokowi dan Ahok.
Bayangkan saja apa yang dikatakan Ahok: "ngapain beli bus china? saya maunya bus Jerman lebih bagus bla bla bla..", lho bila Wakil Bubernur saja tidak tahu Pemprov membeli bus China maka masyarakat harus bertanya kepada siapa?
Sekalipun benar Jokowi dan Ahok tidak tahu namun mereka tetap bertanggung jawab karena sebagai pemimpin adalah tugas mereka untuk tahu dan kelalaian mereka untuk mengetahui kegiatan di lingkungan Pemprov DKI telah menimbulkan kerugian negara sehingga mereka bisa dipidana karena kelalaian. Tapi ini hanya berandai-andai, kita harus menunggu kelanjutan kasus ini dan apakah Kejaksaan Agung akan menindaklanjuti pernyataan Pristono.
0 comments:
Post a Comment