Jokowi-JK, Kombinasi Rampok

Berric Dondarrion

Apakah ada yang heran JK menjadi cawapres? Saya tidak. Dari awal sudah diketahui JK adalah orang yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta; JK adalah yang menarik duo pecahan Golkar yang pendirinya dekat dengan JK: NasDem, Hanura dan (mungkin) Golkar sendiri ke koalisi dan JK sudah menyetor sejumlah uang kepada Megawati. Adapun cerita Puan jadi cawapres sengaja ditebar Megawati untuk memancing kader yang tidak loyal menunjukan diri. Jokowi sendiri dari jauh-jauh hari sudah memberi petunjuk preferensinya adalah JK, dan dengan jadi Ketua PMI, JK sudah menunjukan dia melanggar janji pulang kampung jadi amir mesjid bila kalah pada pilpres 2009.

Bila Jokowi - JK terpilih maka sudah sangat dapat ditebak dan dipastikan bahwa Jokowi hanya akan menjadi presiden boneka dan seremonial sementara yang menjadi presiden sebenarnya adalah JK. Pada masa pemerintahan dengan SBY saja JK berhasil menciptakan matahari kembar bagaimana bila dipasangkan dengan Jokowi yang hanya bisa ndak mikir; ndak tahu; ndak mudeng; ndak pusing; ndak urus? Ingat, baik di Jakarta maupun Solo Jokowi adalah boneka wakilnya yang terbentur agama untuk maju sendiri, dan dalam hal ini demikian pula JK terbentur popularitas rendah untuk bisa maju sendiri.

Sebelum terburu-buru dan emosional memilih mereka berdua, kita harus ingat persekongkolan jahat antara JK-Ical untuk menggerus kekayaan negara demi kepentingan kelompok usaha mereka namun mendapat tantangan dari Sri Mulyani (Menteri Keuangan) dan berakhir dengan serangan bertubi-tubi dari Sri Mulyani oleh Fraksi Golkar dengan dalih Century sampai dia harus melarikan diri keluar negeri. Adapun persekongkolan Ical-JK yang dihadapi Sri Mulyani adalah:

1. November 2006: JK melalui perusahaan keluarga, PT Air Transport Services (milik Iwan Hardja dan Achmad Kalla) membeli 12 helikopter dari Jerman namun tidak membayar pajak impor sebesar Rp. 2,1miliar sehingga Ditjen Bea Cukai menyegelnya.
2. Selama jadi wakil presiden, JK dikenal sering minta proyek dari BUMN atau departemen-departemen untuk bekerja sama dengan perusahaan Kalla, misalnya proyek pembangkit listrik swasta 10ribu megawatt yang ditolak Sri Mulyani. Tanggapan JK adalah: "Presiden dan wakil presiden yang akan menanggung resiko, bukan menteri."
3. JK memaksa Sri Mulyani supaya pemerintah menanggulangi biaya dan ganti rugi terkait Lumpur Lapindo padahal menurut Sri Mulyani harusnya Grup Bakrie yang bertanggung jawab.
4. Pada Agustus 2008 Departemen Keuangan di bawah Sri Mulyani mengejar pajak dan royalti batubara Bakrie Grup yang belum dibayar tapi JK intervensi;
5. Tahun 2008 saham enam perusahaan dari Bakrie Group yang terdaftar di bursa efek jatuh dan kehilangan nilainya hampir 60% lebih dan Bursa Efek Indonesia melakukan suspensi perdagangan atas saham-saham Bakrie. Oktober 2008 Sri Mulyani meminta BEI membuka suspensi enam perusahaan tersebut setelah sebelumnya berdebat dengan JK yang mau suspensi dibiarkan dengan alasan "menyelamatkan perusahaan pribumi";
6. Sri Mulyani yang menjabat Plt. Menko Perekonomian menolak permintaan ARB untuk membeli saham divestasi Newmont sebesar 14%. Saat itu ARB marah besar pada Sri Mulyani.

Sekarang persekongkolan JK-ARB kembali terbentuk silakan bayangkan betapa berbahayanya situasi ini mengingat dalam kabinet mendatang dipastikan tidak ada Sri Mulyani untuk melawan kerakusan para saudara merangkap politisi tersebut. Ingat juga bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kepergian Sri Mulyani dari Indonesia adalah JK; ARB dengan Metro TV (NasDem/Surya Paloh) dan TVOne (Golkar/ARB) menciptakan opini sesat bahwa terjadi korupsi pada bail out Century yang dilakukan Sri Mulyani; Pansus Century yang dimotori Golkar dan boikot terhadap Sri Mulyani dari PDIP dan Hanura.

Sekarang masih adakah yang berpikir bahwa Jokowi akan membawa Indonesia Baru? Indonesia Hebat? Bila anda sungguh cinta Indonesia jangan biarkan para perampok merampok Indonesia dengan memberi Jokowi dan JK kesempatan untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Tolonglah diri kalian sendiri!