Saat ini beberapa orang di media online dan media massa nasional sedang membicarakan tawaran Gerindra berupa posisi "menteri utama” atau "perdana menteri” kepada Aburizal Bakrie/ARB/Ical apabila pasangan Prabowo-Hatta berhasil terpilih menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia yang baru dengan tugas koordinator perekonomian. Pembahasan orang-orang umumnya seputar bahwa ini jabatan akal-akalan; mungkinkah dilakukan di Indonesia; dan menjadikan Indonesia sebagai negara parlementer.
Saya tidak tahu siapa yang dari pihak Koalisi Prabowo yang memformulasikan ide ini dan pertimbangan pihak mereka namun demikian pada tanggal 12 Mei 2014 saya pernah menyampaikan sebuah tweet kepada Prabowo; Ical; dan Fadli Zon yang idenya adalah menciptakan posisi perdana menteri bagi Ical demi Indonesia, berikut ini adalah tweet tersebut:
"Demi Indo Gerindra-Golkar hrs koalisi (bs ciptakan menteri koordinator disebut Perdana Menteri unt @aburizalbakrie ) @fadlizon @Prabowo08"
Terlepas darimana usul tersebut tidak penting, tapi saya ingin menceritakan sedikit awal pemikiran ini. Pertama saya ingin melihat Gerindra dan Golkar bersatu sebab dengan demikian memperkuat koalisi Prabowo dan menurunkan kesempatan JK mempunyai akses kepada kekuatan jaringan Golkar (saya sudah tahu JK pasti jadi cawapres Jokowi); Kedua, Saya melihat Golkar memiliki basis massa petani dan nelayan yang sangat kuat sedangkan program unggulan Prabowo adalah pertanian, perikanan dan pangan sehingga koalisi mereka akan saling melengkapi (apalagi di Golkar Titiek Soeharto, mantan istri Prabowo memiliki posisi pertanian), ketiga, namun koalisi tersebut terhalang oleh posisi Ical yang tidak mungkin menjadi capres dan cawapres Prabowo karena Prabowo sudah memilih Hatta Rajasa. Lantas solusinya bagaimana?
Solusinya tentu saja memberikan posisi kepada Ical di dalam kabinet, namun tidak mungkin menteri biasa saja, kemudian saya ingat kelemahan pasangan Prabowo yang militer tipe pasukan komando/orang lapangan sedangkan Hatta Rajasa adalah tipe teknokrat sehingga sering kurang luwes dan strategis dalam bertindak. Nah, kebetulan Ical adalah salah satu ahli strategi paling hebat di Indonesia. Ini bukan bualan. Anda bisa mempunyai alasan masing-masing untuk membenci Ical tapi anda tidak bisa tidak harus kagum pada kemampuannya melalui krisis lumpur Lapindo yang akan menghancurkan pengusaha lain; dan anda harus kagum pada kemampuan Ical mengalahkan Rothschild di tanah Inggris dengan telak, tidak banyak orang bisa mengalahkan keluarga Rothschild yang sangat mengerikan itu.
Benar, Ical adalah jawaban bagi kelemahan pasangan Prabowo-JK, sehingga ketiganya akan saling melengkapi. Oleh karena itu ide menteri utama adalah bukan akal bulus atau sekedar pemanis hanya supaya Ical mau bergabung sebab bergabungnya Ical memang penting sekali. Kalau demikian posisi apa? Awalnya saya berpikir posisi apa yang lebih tinggi daripada menteri namun di bawah subordinat wakil presiden, jawabannya adalah menteri kabinet yang berposisi sebagai menteri yang paling utama, menteri terutama dari yang sederajat, the first among equals, primus inter pares, prime minister atau perdana menteri.
Pertanyaannya apakah posisi ini sesuai dengan tata negara Indonesia?
Tentu saja karena posisi perdana menteri atau menteri utama ini tetap berada dalam kabinet yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden serta mendapat pelimpahan beberapa kuasa presiden dan wakil presiden sehingga berwenang melakukan koordinasi dengan para menteri tentang implementasi kebijakan dan kemudian melaporkan hasilnya kepada presiden atau wakil presiden. Posisi ini masih sesuai dan sejalan dengan konstitusi kita, tidak ada masalah sebab penanggung jawab kebijakan kabinet tetap presiden dan wakil presiden, tidak masalah.
Pertanyaan berikut apakah posisi ini berarti kita berubah ke era parlementer? Walaupun posisi perdana menteri bisa dijalankan pada sistem presidensial karena toh posisi Soekarno sejak dekrit presiden adalah presiden sekaligus perdana menteri dan dia memiliki empat wakil perdana menteri (waperdam) namun sistem kita sekarang memang sudah parlementer sebab semua hal harus atas persetujuan DPR dan pengangkatan pejabat lembaga negara selain pejabat kementerian harus dilakukan melalui panitia seleksi.
Demikian pemikiran saya di balik ide menteri utama, namun tentu saja sisi legalitas posisi ini bisa dinilai oleh dua pakar tata negara terbaik negeri ini yang sekarang bergabung di kubu Poros Gerindra yaitu Yusril Izha Mahendra dan Mahfud MD.
0 comments:
Post a Comment