Dewasa ini, tidak ada satu pun kegiatan Konspirasi yang tidak menggunakan jasa ‘Divisi’ Private Military Company. Setelah UnitedState of Mason bernama Amerika Serikat terbentuk dan menjadi satu-satunya adi daya, semua aktivitas Gedung Putih senantiasa menggunakan jasa mereka. Terlebih dengan terbongkarnya mega skandal Iran Contra yang melibatkan sejumlah pejabat top di Gedung Putih di era 1980-an, termasuk Presiden Ronald Reagan.
Kasus Iran Contra merupakan sebuah kasus penjualan senjata yang dilakukan pemerintah AS ke Iran yang sebagian keuntungannya dialirkan ke kantong Gerilyawan Contra di Nicaragua. Hal ini berawal dari peristiwa penyanderaan 52 warga AS yang berlangsung sejak 1 November 1979 di Gedung Kedutaan Besar AS di Teheran, Iran.
Pemimpin Iran yang baru saja naik tahta, Ayatollah Khomeini, berada di belakang penyanderaan tersebut. Saat itu, Presiden AS Jimmy Carter yang tengah berkampanye untuk memenangi pemilu keduanya, memerintahkan agar diadakan sebuah operasi pembebasan bagi penyanderaan tersebut. Namun operasi pembebasan yang bersandi Eagle Claw yang dilancarkan pada bulan April 1980 gagal total sebelum sampai di Teheran. Helikopter tempur yang penuh berisi pasukan elit Delta Force mengalami kecelakaan di wilayah gurun sebelah timur Iran. Delapan serdadu pasukan elit itu tewas. Jelas, popularitas Jimmy Carter jatuh di mata rakyat AS.
Diam-diam, pesaing utamanya dalam pemilu presiden AS, Ronald Reagan, setelah melihat kegagalan Carter berinisiatif untuk membentuk satu tim khusus yang akan membebaskan warga AS tersebut secara rahasia. Operasi rahasia ini bukan operasi tempur, melainkan sebuah lobi tingkat tinggi.
Reagan mengontak Iran dan mengatakan bahwa AS akan melakukan barter, jika ke-52 warganya dibebaskan maka AS akan memberi Iran sejumlah senjata antitank untuk menghadapi Irak dan uang tunai sebesar 40 juta dollar AS.
Tergiur oleh tawaran serius yang diajukan utusan Reagan, Iran pun melepaskan sandera tersebut. Simpati rakyat AS beralih penuh kepada Reagan dan memenangi pemilu presiden mengalahkan Carter. Tepat di hari pelantikan Reagan, 20 Januari 1981, ke-52 warga AS yang disandera Iran tiba di AS dengan selamat. Reagan telah menjadi pahlawan bagi rakyat Amerika.
Namun orang-orang yang tidak menyukai Reagan, termasuk Tim Sukses Jimmy Carter, pada akhirnya mencium aroma tak sedap di balik kesuksesan Reagan membebaskan ke-52 sandera tersebut. Secara intensif mereka menggelar pengusutan rahasia yang akhirnya menggelinding bagai bola liar yang menyeret sejumlah petinggi Gedung Putih ke pengadilan.
Salah satu kabar yang berhembus kencang adalah George H. Bush dan William Casey selaku Manager Tim Sukses Reagan menemui PM Iran Bani Sadr di Paris soal negosiasi senjata gelap. Richard Brenneke, anggota tim sukses Reagan yang juga mantan agen CIA, membantah kabar itu di pengadilan, walau sebenarnya kejadian itu benar-benar terjadi. Setelah melewati banyak sekali tahap pemeriksaan dengan ratusan saksi, pengadilan AS akhirnya berhasil menyingkap skandal itu dan 176 tokoh politik utama di AS dianggap terlibat.
Kasus itu ditutup semasa Presiden Bill Clinton. Dengan alasan nasionalisme, maka ke-176 orang tersebut lalu dibebaskan. Walau demikian, menurut kelaziman hukum yang ada harus tetap ada yang masuk penjara, maka Letkol Oliver North pun dikorbankan dengan dakwaan menjual senjata secara gelap ke Iran dan menyalurkan dana hasil penjualan senjata itu ke Gerilyawan Contra di Nicaragua.
Pemerintah AS belajar banyak dari skandal Iran Contra tersebut. Sejak itu, timbul pemikiran bahwa terlalu beresiko jika pemerintah terlibat langsung dalam kegiatan-kegiatan beresiko tinggi seperti yang telah terjadi dalam Iran Contra. Menggunakan badan intelijen resmi pun resikonya sama. Sebab itu, dibutuhkan pihak ketiga yang bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah tetapi secara institusi terpisah dari pemerintahan.
Maka dari pemikiran itulah kemudian timbul gagasan untuk membentuk Private Military Company (PMC) yang dikelola oleh para mantan pejabat militer dan anggotanya juga mantan tentara. Dengan adanya PMC, pemerintah atau pihak-pihak yang berkepentingan tinggal mengorder sesuatu, seringkali inipun dilakukan oleh ‘tangan lain’, dan membayarnya, setelah itu tinggal menunggu laporan bahwa misi sudah selesai dari PMC yang ditugaskan.
Amerika sendiri diketahui banyak sekali memakai jasa PMC dalam proyek-proyek pengamanan, utamanya di wilayah luar Amerika seperti Irak, Afghanistan, dan sebagainya.Rezim George Walker Bush dianggap sebagai rezim yang paling banyak memakai PMC dan berperan besar dalam perkembangan bisnis pewaris Templar ini[1].
Wakil Presiden Dick Cheney, salah satu penggagas utama Doktrin Pax Americana (The New World Order dalam nama lain) dan ‘Dewa Perang Gedung Putih’, merupakan mantan CEO Halliburton, sebuah PMC yang paling makmur dan paling besar di AS, bahkan dunia.
Selain itu, berakhirnya perang dingin di era 1980-an yang disebabkan runtuhnya imperium blok timur dengan pecahnya Uni Sovyet menjadi negara-negara kecil dan juga diikuti oleh negara-negara blok komunis di Eropa Timur, dengan sendirinya hal ini menyebabkan ratusan ribu tentara Amerika yang ditempatkan di pos-pos luar negeri di negara-negara anggota NATO menjadi menganggur alias tidak punya pekerjaan.
Keadaannya serupa saat Ksatria Templar kembali ke Eropa setelah terusir kalah dari pasukan umat Islam di bawah pimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Akibat berakhirnya perang dingin, jumlah tentara AS yang tadinya sekira 1,5 juta personil akhirnya harus dipangkas setengahnya.
Pemerintah AS menganggap wadah PMC adalah wadah yang tepat untuk menampung 750-an ribu tentara regular yang diberhentikan. Di PMC-PMC yang menampung mereka, para mantan tentara ini mendapatkan gaji dan fasilitas yang kurang lebih sama seperti ketika masih bertugas di dinas ketentaraan resmi, bahkan banyak dari mereka yang menerima lebih baik.
Pemerintahan Presiden Xanana Gusmao di Timor Loro Sae agaknya tidak belajar dari pengalaman Amerika Serikat ini di dalam menangani bekas anggota tentaranya, sehingga terjadi kerusuhan besar saat pemerintah Timor Loro Sae memangkas jumlah tentaranya tanpa memberi mereka lapangan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan kegemaran mereka, berperang.
Di bawah ini merupakan beberapa PMC ternama dunia yang banyak di antaranya bermarkas besar di Amerika Serikat,
HALLIBURTON. Berawal sebagai perusahaan jasa pengolahan minyak dan gas bumi di tahun 1919. Lantaran banyak kilang-kilang minyak dan gas bumi yang juga harus dijaga, di kemudian hari perusahaan ini juga bergerak di bidang pengamanannya. Gedung Putih juga menjadikan Halliburton sebagai rujukan pertama bagi para mantan tentara AS yang terkena perampingan organisasi setelah era perang dingin usai. Halliburton bukan lagi perusahaan jas apengolahan minyak dan gas bumi biasa, tetapi sudah melebar menjadi perusahaan penghimpun dan pengerah tentara yang dibayar untuk melakukan tugas-tugas apa pun di seluruh dunia.
Antara tahun 1962 sampai 1972, Halliburton mengarap proyek Pentagon untuk membuat jalan, lapangan terbang, dan pangkalan militer di Vietnam Selatan, dari daerah demiliterisasi hingga ke Delta Mekong, dengan nilai proyek mencapai 10 juta dollar. Halliburton kemudian juga mendapat proyek dari pihak yang sama untuk membangun pangkalan militer AS di sebuah kepulauan kecil di Samudera Hindia yang terletak di selatan India yang kemudian dinamakan Diego Garcia Base. Saat tsunami melanda Aceh di penghujung tahun 2004, pangkalan militer Diego Garcia terkena dampaknya walau tidak sampai parah.
Tahun 1992 Pentagon melakukan order senilai sembilan juta dollar kepada perusahaan ini untuk melakukan studi kelayakan bagi dukungan kepada tentara AS di luar negeri, utamanya di Irak. Tugas ini rupanya mendapatkan hasil yang bagus, terbukti tak lama setelah itu Halliburton kembali mendapatkan kontrak dari Pentagon senilai 2,5 juta dollar untuk proyek pembangunan pangkalan militer di sejumlah lokasi yang dirahasiakan. Sebelumnya, di Balkan, anak perusahaan Halliburton, Kellog Brown and Root,mendapat megaproyek senilai 2,2 miliar dollar. Ini mungkin proyek terbesar yang pernah didapatkan PMC-PMC dunia mengingat data yang pasti tidak tersedia. [](Bersambung/Rizki Ridyasmara)
[1] Murray Horton; The Privatisation of War; Peace Researcher; 29 Juni 2004.
0 comments:
Post a Comment